Guruku, jangan di politisi!

Dentuman bom menggema di dua pelosok kota Sakura, Hirosima dan Nagasaki. Ketika dua kota tersebut dibom oleh tentara sekutu menggunakan bom atom sampai luluh lantah, Sang kaisar Jepang, Hirohito dengan penuh kekhawatiran langsung bertanya kepada pusat informasi. Tahukah anda apa yang dia tanyakan? Kaisar Hirohito bukan menanyakan berapa jumlah tentara, tank, pesawat tempur, kapal perang yang ada atau jumlah aset negara yang tersisa. Tapi yang ia tanyakan adalah berapa jumlah guru yang masih hidup?

Luar biasa! Begitu fahamnya pemahaman sang pemimpin akan fungsi guru. Dia tidak putus asa karena negeri yang dipimpinnya hancur lebur. Dia tidak khawatir Jepang akan hancur selamanya, karena guru masih banyak yang hidup. Memang tidaklah aneh, hanya dalam waktu yang singkat, Jepang sudah kembali seperti semula sebagai negara maju, berkat memaksimalkan fungsi guru. Lalu bagaimanakah sosok guru di mata manusia Indonesia ini? Bangsa yang ‘katanya’ mempunyai nilai luhur dan menjunjung tinggi sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Arti Seorang Guru

Dalam konteks persekolahan guru adalah ujung tombak. Guru memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin proses pembelajaran bisa berlangsung. Mungkin itulah yang menjadi landasan pikiran bagi Ho Chi Min (bapak pendidikan Vietnam) yang mengatakan bahwa, No teacher No education. No education, no economic and social development. Begitu tingginya arti seorang guru bagi pembelajaran bangsa ini. Tanpanya bangsa ini tak akan maju dan makmur. Tanpanya tunas-tunas penerus bangsa tak akan bangkit membangun idealismenya demi kejayaan tanah air tecinta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan guru sangatlah besar, sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Masyarakat sangat membutuhkan guru. Sayangnya hingga kini, Indonesia masih mengalami kekurangan guru, mulai dari Aceh hingga ke Jayapura. Kekurangan guru masih melanda di berbagai jenjang pendidikan. Di tengah krisis guru di Tanah Air ini, profesi guru menjadi sangat marginal dan ironis. Profesi guru kini tengah mengalami krisis apresiasi. Rasa hormat dan penghargaan terhadap guru dan profesinya memudar. Banyak pandangan melihat profesi guru bukan lagi sebagai sebuah profesi menarik, terutama dari kalangan menengah ke atas. Karena profesi guru tidak menjamin masa depan yang lebih baik. Ada pula berkata, kalau mau jadi guru bersiaplah untuk hidup miskin.

Lihat saja guru TK yang begitu mulia mendidik anak pada tingkat paling penting, paling dasar. Banyak di antara mereka gajinya Rp 100.000 sampai Rp 200.000 perbulan. Guru besar dengan pangkat IV/E paling banyak menerima gaji Rp 2,9 juta. Itu sudah mahaguru, puncaknya prestasi dan kemuliaan seorang guru. Jadi jangan heran kalau akhirnya banyak guru yang nyambi ngojek, sehingga tak sempat menyiapkan proses belajar mengajar lebih baik. Akibatnya, tentu mutu siswa juga kurang terjamin.

Begitu minimnya bentuk penghargaan untuk pejuang tanpa tanda jasa ini. Mana mungkin Indonesia ini akan makmur dan maju dalam segi IPTEK jika penghargaan terhadap guru masih minim. Bukankah salah satu parameter kemajuan suatu negara dilihat dari kuantitas dan kualitas pembelajaran dan kajian ilmu di sekolah-sekolah? Kualitas dan kualitas pembelajaran di sekolah salah satunya ditentukan oleh sosok guru.

Dalam UU Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007 pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 90,10 triliun. Jumlah itu hanya 11,8 persen dari total APBN 2007 yang besarnya mencapai Rp 763,6 triliun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat 4 UUD RI 1945 yang menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. (www.beritasore.com, 18 Januari 2007). Jika anggaran pendidikan seperti ini, mana mungkin kesejahteraan guru akan tercapai? Mana mungkin perkembangan IPTEK sebagai basis kemajuan suatu negara akan terwujud?

Beberapa bulan silam, pemerintah mengadakan program sertifikasi guru. Program sertifikasi ini bertujuan melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas. Tapi, apakah program ini benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan?

Ada Apa dengan Setifikasi Guru?

Program sertifikasi guru merupakan angin segar bagi kalangan guru, namun beberapa guru senior yang sudah bertahun-tahun mengabdi ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti program tersebut. Nampaknya dampak dari sertifikasi guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang guru dan dosen perlu dipikirkan. Yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya ketimpangan kesejahteraan antara guru yang memenuhi syarat mengikuti program sertifikasi dengan guru senior yang tidak memenuhi persyaratan akademik. Bagi para guru senior program sertifikasi guru yang berujung kepada meningkatnya kesejahteraan hanya akan menjadi impian karena terbentur kepada persyaratan akademik

Program tersebut setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan para guru. Namun di sisi lain, persyaratan akademis yang mengharuskan peserta (guru) sertifikasi sekurang-kurangnya sarjana (S-1/D-4) akan menjadi ganjalan bagi para guru terutama di SD yang sudah bertahun-tahun mengajar. Sejak gaung sertifikasi ini didengungkan, banyak guru yang panik dan berlomba-lomba mengambil pendidikan S-1, agar dapat mengikuti pendidikan profesi yang akan menghasilkan sertifikasi.

Proses sertifikasi ini terkesan sangat birokratis dan dikhawatir bisa berimplikasi negatif, misalnya menjadi lahan projek sejumlah LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) dan PT (perguruan tinggi). Karena itu, mungkin diperlukan juga keterlibatan badan pengawas profesional untuk menghindari praktik ilegal. Selain itu, program sertifikasi ini juga kadang dijadikan ladang untuk mendapatkan pungutan liar. Apalagi jumlah guru yang belum bersertifikat itu banyak sekali. Sampai sekarang telah diketahui program sertifikasi tersebut dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Misalnya, banyak guru SD yang belum sarjana berlomba-lomba untuk menuntaskan kuliah S-1 agar dapat sertifikat.

Begitulah kondisi guru di tanah air tercinta ini. Penuh dengan nuansa politis. Mereka bukannya mendapat penghargaan yang layak dan penghormatan yang mulia, malah dijadikan objek politis bagi kaum tertentu yang egois dan penuh hasrat pribadi. Pemerintah hendaknya tegas akan hal ini. Kaji kembali program sertifikasi yang masih syubhat manfaat dan mudharatnya. Jangan biarkan para pejuang tanpa tanda jasa ini terluka dan tertipu akan kebahagiaan semu. Saudaraku … jangan kau politisi guruku …?

(Aep Saepudin)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: