LANGKAH MENURUNKAN SUBSIDI LISTRIK

Gelap, sepi, dan hampa. Begitulah kondisi dunia ini bilamana listrik tidak ada. Transportasi, industri, pasar, hingga kegiatan rumah tangga akan terganggu dan berjalan sangat lamban. Listrik memang telah menjadi kebutuhan primer setelah oksigen yang berperan vital bagi kelangsungan dan produktivitas hidup manusia. Apalagi pada era globalisasi dimana perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat, listrik telah menjadi komponen pertama dan utama dalam mendukung aktivitas manusia di dunia ini. Melalui konversi energi listrik, berbagai kebutuhan rumah tangga hingga negara dapat terpenuhi.

Sampai saat ini, Indonesia masih mengalami krisis energi listrik. Hingga tahun 2008, nilai ratio elektrifikasi masih rendah yaitu berkisar sekitar sebesar 62,42% yang berarti terdapat 37,58% Rumah Tangga Indonesia yang belum menikmati listrik [1]. Sementara itu, beberapa daerah atau sistem di luar pulau jawa seperti Sumbagut, Pontianak, Singkawang, Mahakam, Barito, Minahasa, dan Papua mengalami kekurangan pasokan listrik. Diperkirakan total kekurangan pasokan listrik adalah sebesar 70,14 MW [2].

Selain itu, ketergantungan pembangkitan tenaga listrik terhadap BBM masih tinggi. Pada tahun 2008 tercatat bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi unsur biaya terbesar dengan 83,32% dari seluruh biaya pembelian energi primer untuk produksi tenaga listrik. Padahal jika diteliti biaya BBM tersebut hanya berkorelasi dengan 27,72% dari total produksi GWh [1]. Jika harga BBM naik, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) energi listrik pun akan merayap tinggi. Sementara Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari BPP dan tidak mengalami kenaikan sejak kwartal ketiga 2003. Dalam hal ini, PLN bisa dikatakan sebagai perusahaan yang mengalami kerugian terus menerus.

Penetapan TDL memang merupakan kewenangan pemerintah demi mengendalikan harga listrik hingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Pemerintah mengatur harga pasar listrik karena listrik merupakan kekayaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika penetapan TDL tidak diatur dan diluar kewenangan pemerintah, TDL akan mahal dan dapat membebani masyarakat terutama yang berada pada golongan menengah ke bawah. Orang kaya akan semakin kaya, orang miskin akan semakin miskin.

Dengan demikian, bagi pelanggan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, maka pemerintah akan mengkompensasi kekurangan BPPnya dalam bentuk pemberian subsidi untuk pelanggan. Tujuan pemberian subsidi listrik tersebut adalah untuk menjaga ketersediaan listrik bagi industri, komersial dan pelayanan masyarakat serta menjamin terlaksananya investasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik. Subsidi listrik tersebut semakin bertambah besar sejak tahun 2004 sejalan dengan keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. Perhitungan subsidi secara kasar adalah sebagai berikut : katakanlah produksi listrik pada tahun ini adalah 150 TWh. Harga jual tenaga listrik rata-rata ke konsumen adalah Rp 600/kWh, sedang untuk BPP berkisar Rp 1000/kWH maka selisih harga jual dan harga produksi adalah Rp 400/kWh. Jadi subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp 400/kWh x 150 TWh = Rp 60 triliun. Kalau ditambah susut jaringan, mungkin subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp 65 triliun.

Perlu diketahui bahwa subsidi yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 78,6 trilyun [1]. Jika harga BBM di pasar internasional naik, maka BPP pun akan naik dan besar subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah pun akan sangat besar.

Saat ini, memang masing-masing pihak, baik produsen listrik (PLN), konsumen dan regulator (pemerintah) sama-sama berada dalam posisi yang kurang mengenakan (rugi). PLN diharuskan membangkitkan listrik dan menjual di bawah biaya produksinya. Jika tidak di-manage secara professional, PLN akan semakin terpuruk, tidak bisa mengembangkan perusahaan dan melayani kebutuhan listrik yang semakin meningkat.

Konsumen juga dirugikan dengan kurangnya listrik yang dihasilkan PLN, ditambah tidak adanya pilihan lain selain membeli listrik dari PLN. Belum lagi konsumen terus menerus merasa curiga dengan harga listrik yang dibayarkannya karena selalu merasa kemahalan akibat ketiadaan produsen listrik pembanding. Pemerintah pun juga rugi karena dianggap tidak kapabel dalam menangani permasalahan ini, ditambah lagi setiap tahun harus dipusingkan memikirkan besaran subsidi yang diperlukan.

Melihat permasalahan di atas, maka perlu dilakukan langkah strategis dalam mengelola subsidi listrik sehingga besar subsidi yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar, dapat menurun setiap tahunnya, tepat sasaran dan tepat guna, serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi, citra PLN dan pemerintah dimata masyarakat pun membaik.

Adapun langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

1. Propaganda budaya hemat energi secara konsisten

Menghemat listrik 1 kW lebih murah dan lebih mudah dilakukan dari pada menghasilkan listrik 1 kW. Dengan hemat listrik, biaya pembangkitan listrik akan turun hingga besarnya subsidi pun turun. PLN perlu lebih gencar dalam melakukan propaganda budaya hemat listrik di media massa seperti cara pengaturan pemakaian alat listrik dan sosialisasi alat listrik hemat energi dengan harga terjangkau. Sebenarnya langkah ini telah dilakukan PLN, tapi karena kurang konsisten dalam pengiklanan, masyarakat kembali ‘lupa’ untuk berhemat listrik. Hal ini diperburuk dengan kurangnya teladan dari para petinggi negara akan budaya hemat listrik. Banyak kantor kenegaraan masih menyalakan listrik pada saat penerangan kurang diperlukan.

2. Pengaturan jam kerja operasi mesin

Secara umum, pergerakan beban listrik digambarkan pada grafik berikut:


Gambar 1. Kurva Karakteristik Beban Harian [3]

Dari gambar 1 terlihat bahwa terdapat kemiripan garis karakteristik beban pada hari kerja (Rabu), hari Sabtu, dan Minggu. Namun terdapat perbedaan besar beban yang signifikan pada hari kerja dan hari Sabtu atau Minggu. Penggunaan beban sekitar jam 6 – 15 cenderung lebih datar pada hari Minggu atau Sabtu dibanding hari kerja. Dari sinilah muncul ide pengaturan jadwal beroperasinya mesin-mesin pabrik (yang tidak beroperasi 24 jam). Jika kita bisa mengalihkan sebagian beban di hari kerja normal ke hari Sabtu dan Minggu, tentunya sangat akan membantu mencegah terjadinya beban berlebih. Beban berlebih dapat menimbulkan pemadaman bergilir yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi PLN. Setelah pemadaman bergilir tentu ada penyalaan pembangkit (start up) kembali yang dalam operasinya banyak menyedot BBM. Bila kerugian ekonomi yang diderita sangat besar tentu besar subsidi yang dikeluarkan pun akan bertambah besar. Dengan mengatur jam operasi mesin, maka dengan sendirinya jam kerja buruh juga akan berubah. Hal ini dapat direalisasikan dengan melakukan kajian antara pihak pemerintah dan industri untuk mengadakan jadwal hari kerja baru.

3. Diversifikasi energi primer

Diversifikasi energi primer dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan pemakaian bahan bakar non BBM (batubara, gas, panas bumi dan energi terbarukan lainnya). Penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit masih besar prosentasenya yaitu sekitar 27,7% [1]. Hal ini dapat menimbulkan inefisiensi akibat perkembangan harga BBM yang cenderung mahal dengan harga BPP yang jauh lebih tinggi dari TDL. Oleh karena itu, penggunaan BBM perlu ditekan sampai dengan 5% atau kurang. Untuk itu, PLN harus mengintensifkan penggunaan bahan bakar non BBM seperti gas. Menurut kajian yang sudah dilakukan, terdapat penghematan sebesar Rp 60 triliun jika menggunakan gas alam. Jumlah ini hampir mencapai jumlah subsidi yang diberikan pemerintah kepada PLN yakni sebesar Rp70 triliun-Rp 80 triliun per tahun [4]. Sementara itu, prosentase penggunaan batu bara pun harus ditingkatkan karena batu bara merupakan sumber energi yang jauh lebih murah dari BBM dan persediaannya berlimpah di tanah air ini.

4. Penggunaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan

Suatu saat, minyak bumi dan gas alam akan habis. Dengan demikian, sebagai rencana jangka panjang, PLN harus mengembangkan sumber energi alternatif menggunakan bahan bakar terbarukan, khususnya panas bumi yang lebih ramah lingkungan. Potensi energi panas bumu Indonesia adalah sebesar 27 GW dengan kapasitas terpasang baru 0,8 GW [5]. Padahal berdasarkan hasil penghitungan, dari pengembangan listrik tenaga panas bumi Indonesia berpotensi menghemat sekitar US$ 280 juta per tahun (dengan asumsi harga sertifikat CDM US$ 10 per ton CO2 dan pengurangan emisi US$ 28,39 juta ton CO2) mulai 2014 [6]. Melalui penggunaan energi terbarukan ini diharapkan pula tarif listrik dapat diturunkan, sehingga subsidi untuk listrik akan dikurangi.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dalam penggunaan sumber energi terbarukan. Selain Sumber energi ini lebih ramah lingkungan, pemerintah dapat memasukkan hasil penjualan sertifikat pengurangan emisi karbon melalui mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism/CDM). Melalui CDM ini diperkirakan pemerintah dapat menurunkan harga beli listrik perseroan hingga US$ 0,005 per kWh yang diharapkan mampu mendorong keekonomian proyek pembangkit berbahan bakar ramah lingkungan. Namun selama ini, listrik berbahan bakar alternatif, seperti air, angin, surya, dan panas bumi, tidak mampu bersaing dengan batu bara, bahkan minyak (BBM), karena investasi pembangkitan yang tinggi. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan kerja sama dengan pihak swasta dan investor dalam mendukung progam ini.

5. Mengubah kebijakan energi menjadi value added oriented

Kebijakan energi saat ini lebih cenderung pada export oriented dimana sumber energi yang berlimpah di tanah air ini lebih diarahkan untuk ekspor sementara kebutuhan domestik kurang tercukupi. Paradigma kebijakan energi yang dilakukan pemerintah harus diubah dari export oriented menjadi value added oriented dimana penggunaan sember energi (misalnya batu bara berkalori rendah) harus diutamakan penggunaanya untuk mencukupi kebutuhan domestik terutama untuk bahan bakar pembangkit listrik sehingga kebutuhan masyarakat akan energi tercukupi. Dalam hal ini, tentu peran pemerintah sangat penting dalam menerapkan kebijakan harga sumber energi bagi bahan bakar pembangkit listrik. Harga bahan bakar harus diatur sehingga bernilai ekonomis dan menurunkan BPP listrik sehingga tidak jauh lebih tinggi dari TDL. Bila hal ini terjadi, maka besar subsidi listrik yang dikeluarkan pemerintah akan menurun.

6. Pengadaan sistem desentralisasi listrik

Pada UU Ketenagalistrikan yang lama (UU. No. 15 Tahun 1985) menyatakan pemegang utama bisnis dan pembangunan ketenagalistrikan dilakukan oleh PLN. Bila kita cermati dan teliti lebih dalam, hal ini justru dapat menimbulkan inefisiensi pada pola kerja PLN. PLN bertindak sebagai perusahaan besar yang memonopoli bisnis ketenagalistrikan, sehingga pola pembangunan sistem pembangkit listrik cenderung sentralisasi yaitu pembangunan pembangkit listrik dengan skala besar, terpusat, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya.

Namun, dengan UU Ketenagalistikan yang baru (UU no. 30 Tahun 2009), pihak swasta dapat ikut andil dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberi arahan pada PLN dan perusahaan swasta untuk membangun pembangkit listrik skala kecil (level kW) sehingga pembangkit listrik yang akan ada menjadi banyak dan tersebar namun tetap terinterkoneksi pada sistem jaringan listrik nasional. Pola pembangunan seperti ini memiliki keandalan yang tinggi dalam penyediaan energi listrik karena memiliki peluang black out yang sangat kecil, manajemen kelistrikan lebih mudah, dan susut jaringan yang lebih kecil. Dengan keandalan yang tinggi, inovasi produk pemasaran listrik dapat ditingkatkan oleh pihak produsen. Sementara pemerintah dapat merestrukturisasi TDL (bahkan menaikan TDL) dengan mempertimbangkan regional dan tingkat ekonomi konsumen. Bila hal ini terjalankan secara professional, inefisiensi yang diderita PLN dapat dikurangi sehingga subsidi listrik yang diberikan dapat diturunkan.

7. Restrukturisasi Tarif

Penetapan besar tarif listrik berdasarkan regional dan golongan pemakaian listrik dalam VA (Volt Ampere) masih kurang efektif karena tidak memperhatikan tingkat ekonomi setiap konsumen. Pada satu wilayah regional dan golongan pemakaian VA listrik tertentu, besar tarif dapat sama tapi bagaimana dengan kondisi konsumen yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda? Golongan pemakaian listrik 900 dan 1300 VA bisa jadi dimiliki oleh konsumen dengan tingkat ekonomi atas, menengah, atau bawah. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi tarif berdasarkan tingkat ekonomi konsumen. Dengan demikian prinsip keadilan dapat terlaksanakan. Selain itu, dengan melakukan hal ini, pendapatan PLN dari tarif nonsubsidi kepada pelanggan golongan atas akan meningkat. Bila hal ini terlaksanakan maka besar subsidi yang diberikan dapat diturunkan.

Akhirnya, bila subsidi listrik dapat diturunkan, maka alokasi anggaran bidang lain seperti pendidikan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan meningkat.

Referensi:
[1] Laporan Tahunan PLN tahun 2008
[2] Ir. Fahmi Mochtar, “Kesiapan Pengusahaan Listrik PLN dalam Situasi Krisis Energi, Tanpa Mengabaikan Kepentingan Stakeholders”, pada Round Table Discussion Sekolah Teknik Elektro & Informatika ITB Aula Barat ITB, 30 April 2008
[3] Saepudin, Aep. “Strategi Pengendalian Penurunan Frekuensi Sistem Tenaga Listrik Di Region Jawa Barat”. Laporan Kerja Praktek, Teknik Elektro ITB. 2008
[4] http://www.analisadaily.com
[5] Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006 – 2025
[6] http://www.indonesiapower.co.id

One Response

  1. PLN itu sendiri, tapi seperti banyak pesaing… rugi terus… padam terus… tidak bisa meningkatkan kualitas secara dramatis…

    Thanks mas…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: